DPRA tolak Bawaslu Aceh karena langgar UU kekhususan Aceh

dpr aceh menolak adanya badan pengawas pemilu (bawaslu) dan dilantik bawaslu pusat karena rekrutmen anggotanya melanggar undang-undang perihal kekhususan aceh.

kami tetap menolak adanya bawaslu aceh versi bawaslu pusat karena pembentukannya tidak pas dengan uu nomor 11 tahun 2006 mengenai pemerintahan aceh atau uupa, tutur wakil ketua komisi a dpr aceh nur zahri dalam banda aceh, selasa.

sebelumnya, papar dia, bawaslu pusat melantik bawaslu aceh. anggota bawaslu aceh dan dilantik itu adalah rekrutmen bawaslu pusat. sebelumnya, dpr aceh juga sudah menggarap perekrutan anggota lembaga pengawas pemilu tersebut.

terkait kehadiran bawaslu aceh tersebut, nur zahri menegaskan dpr aceh juga pemerintah aceh tidak akan memberi dukungan anggaran maupun kesekretariatan lembaga itu.

Informasi Lainnya:

eksekutif serta legislatif sudah sepakat tidak ingin memberi dukungan dan memfasilitasi lembaga bentukan bawaslu pusat, tergolong penganggarannya, tegas nur zahri.

selain tersebut, nur zahri mengatakan pihaknya ingin memanggil komisi independen pemilihan (kip) aceh supaya meminta komitmennya supaya tidak berusaha sama atau berkoordinasi dengan bawaslu aceh.

kami hendak panggil komisioner kip aceh kurun waktu 2013-2018 agar meminta komitmennya terkait adanya bawaslu aceh yang dibentuk tak mengindahkan uu pemerintahan aceh, ujar nur zahri.

menurut politisi partai aceh itu, polemik berawal dari rekrutmen anggota bawaslu aceh oleh bawaslu pusat. rekrutmen serta dilaksanakan dpr aceh karena mengacu kepada uupa.

berdasarkan uupa, rekrutmen ini merupakan hak dpr aceh. tapi, ini ditolak bawaslu pusat. masalah ini dan telah pernah dibahas pada komisi ii dpr ri, katanya.

dalam pertemuan pada jakarta beberapa waktu kemarin, kata dia, komisi ii dpr ri menyampaikan rekrutmen anggota bawaslu aceh merupakan hak dpr aceh. begitu serta nama lembaganya, bukan bawaslu, sementara panitia pengawas pemilihan ataupun panwaslih.

dalam pertemuan tersebut, tutur dia, para bagian, komisi ii dpr ri, bawaslu pusat, serta komisi a dpra menyepakati rekrutmen ulang. artinya, hasil rekrutmen bawaslu dan dpr aceh dibatalkan dan dilaksanakan penjaringan ulang.

namun, bawaslu pusat tidak melakukannya serta tetap melantik anggota dan mereka rekrut. maka, kami tegas kiranya dpr aceh tetap menolak keberadaan bawaslu aceh ini, tegas nur zahri.