dewan pers dan lembaga perlindungan saksi serta korban (lpsk) tengah mempersiapkan pedoman pemberitaan saksi dan korban bagi jurnalis, oleh karenanya jurnalis diharapkan hapal rambu-rambu ketika menjadikan saksi serta korban dijadikan narasumber.
dewan pers dan lpsk berencana membeli nota kesepakatan agar menyusun draf pedoman peliputan selama rangka perlindungan saksi serta korban, tutur ketua komisi hukum dewan pers yosep adi prasetyo, dalam diskusi soal penyusunan kode etik jurnalistik berperspektif perlindungan saksi serta korban, pada jakarta, jumat.
saat ini, lanjut dia, masih ada jurnalis yang belum tahu rambu-rambu ketika mau menjadikan saksi serta korban dijadikan narasumber, padahal usah perlakuan khusus pada narasumber dan berstatus untuk korban juga saksi.
kalau tak, sewaktu-waktu jiwa mereka dapat terancam akibat pemberitaan, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, tidak adanya mekanisme peliputan dan jelas saksi serta korban akan rentan dieksploitasi, bagus dengan tersangka maupun wartawan.
jika nota kesepakatan sudah beres, dewan pers kemudian mau mengeluarkan pedoman yang mesti dipatuhi berbagai jurnalis. oleh karenanya, kalau banyak dan melanggar,
maka ingin kami berikan teguran. kalau mesti, kami mau mengundang pemilik media, tutur yosep.
oleh karena itu, dirinya harapkan pedoman tersebut dan menjadi toko online terhadap saksi juga korban saat dimintai wawancara oleh jurnalis. saksi maupun korban harus
menjamin kebebasan mengakses info. karena banyak jumlah selama pengadilan dan membutuhkan intervensi jurnalis, paparnya.
ketua lpsk abdul haris semendawai, mengatakan ketika ini pihaknya tengah menyusun bagaimana isi nota kesepakatan dengan dewan pers. apakah sifatnya publik serta dan menyangkut hal-hal teknis lain, jelasnya.
selain dengan dewan pers, kata dia, lpsk serta berencana memesan nota kesepakatan dengan komisi penyiaran indonesia, komisi Informasi pusat, dan sederat lembaga dan berkaitan melalui pemberitaan lain.
lpsk memandang keberadaan nota kesepakatan mau memberi jalan sedang antara menghormati kebebasan pers serta bagaimana melindungi saksi serta korban supaya tetap optimal. pengalaman selama beberapa negara, saat terjadi perbedaan penafsiran, bagian saksi ataupun korban langsung membawa ke pengadilan, katanya.
komisioner komisi penyiaran indonesia, idy muzayyad menambahkan, ada faktor dan memesan perusahaan media mempunyai porsi lebih di memberitakan saksi dan korban. ideologi media, orientasi, agenda, regulasi, kode etik, kompetensi, sensor mandiri, juga sikap publik, sangat berpengaruh kepada pemberitaan, ujar idy.