Fadli Zon: Inggris harus bijak

wakil ketua umum dpp partai gerindra fadli zon mengatakan indonesia mesti tegas bersikap menolak dibukanya kantor perwakilan organisasi papua merdeka (opm) pada oxford, inggris, karena hendak menciderai hubungan indonesia dengan inggris.

pembukaan kantor opm ini bertujuan memenuhi yang dituntut kampanye papua merdeka, ujar fadli zon selama jakarta, sabtu, selama keterangan tertulisnya menanggapi dibukanya kantor perwakilan opm pada oxford.

menurut dia, sikap pemerintah oxford dalam inggris ini jelas mencederai hubungan inggris yang di ini terjalin bagus dengan indonesia. separatisme adalah soal kedaulatan negara. sikap ikut campur inggris pada keuntungan ini mesti ditolak dengan tegas, ujar dia.

ia menegaskan inggris harusnya bijak. mereka serta sediakan riwayat separatisme panjang dengan irlandia utara juga skotlandia. begitupun terlibat pada konflik mempertahankan malvinas melalui argentina. indonesia tidak pernah ikut campur soal inggris, ujarnya.

Informasi Lainnya:

fadli serta mengingatkan, selama masa kemarin, inggris memiliki jejak kolonialisme dan panjang. sebuah studi menunjukkan 90 persen negara selama dunia sudah dijajah inggris. itulah pula keterlibatan di invasi irak 10 tahun lalu. jejak berdarah ini harusnya maka cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain, papar dia.

menurut dia, sikap pemerintah indonesia harus tegas tolak campur tangan terhadap wilayah ri. kehormatan juga kedaulatan ri mesti ditegakkan.

padahal, ia mengatakan, inggris melalui british petroleum telah mendapat konsesi ladang gas tangguh pada papua juga sejumlah konsesi tambang lain.

walau presiden sby melayani gelar grand cross of bath daripada kerajaan inggris, bukan berarti mesti lembek. ada saat dimana kita berkompromi, banyak ketika mesti tegas, papar dia.

ia menyatakan pemerintah inggris sudah baru mengakui nkri atas papua. namun pembukaan kantor opm selama oxford, adalah sikap dualisme yang harus ditentang. pemerintah tak boleh permisif dan defensif. harus ada diplomasi ofensif supaya kepentingan nasional mampu diamankan.